Isi surat edaran bupati banyumas

Pemerintahan banyumas tampaknya sangat peduli dengan suara yang berkembang di masyarakat terkait kehadiran layanan ojek online di banyumas . Untuk mewujudkan kepedulian tersebut salah satunya dengan menerbitkan surat edaran yang berisi larangan dengan dasar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan surat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI No AJ.206/1/1/DRJD/2017 perihal Pengaturan Penyelenggaraan Sepeda Motor.

Menyikapi berkembangnya ojek online di daerah, Bupati Banyumas mengeluarkan larangan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE):

1. Bahwa operasional ojek online di kabupaten Banyumas berpotensi menimbulkan konflik horisontal di antara pelaku usaha pelayanan transportasi umum dengan pelaku usaha ojek online, dimungkinkan tidak kondusifnya ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Banyumas.

2. Bahwa mengantisipasi potensi konflik sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk waktu tertentu sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah yang mengatur secara tegas perizinan tentang ojek online, maka ojek online DILARANG BEROPERASI di Wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Untuk kegiatan usaha ojek online yang secara nyata ada, tidak mendapatkan payung hukum administratif di wilayah Kabupaten Banyumas sehingga Bupati Banyumas mengajak seluruh stakeholder pemelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Banyumas (Satpol PP, Camat, Kantor Kesbangpol) untuk menjaga ketentraman dan ketertiban sesuai kewenangannya dan selalu berkoordinasi dengan Bupati Banyumas untuk mencari solusi yang baik terhadap setiap permasalahan yang ada/timbul di wilayah masing-masing.

4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk melaporkan kondisi di masyarakat terkait dengan pelaksanaan surat edaran ini.

Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Banyumas, Achmad Husain, ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Kapolres Banyumas, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Banyumas, Ketua Organda Banyumas, Dandim 0701 Banyumas.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Sugeng Hardoyo, mengatakan SE tersebut merupakan antisipasi bersifat sementara sambil menunggu ketentuan selanjutnya terkait ojek online di daerah Banyumas.”Surat edaran itu sifatnya mengajak mereka, memperingatkan mereka kalau di Banyumas dilarang dan dipandang perlu pengkajian apakah perlu (ojek online) atau tidak,” jelasnya.

Karena dinilai ilegal, kata Sugeng, Pemkab akan melakukan penertiban kepada pengojek online dengan cara melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan secara persuasif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, termasuk menghindari gesekan dengan ojek pangkalan.

“Walaupun ada larangan tapi kita tidak bisa memberi sanksi, jadi nanti sifatnya pembinaan saja karena memang belum ada dasar hukum yang sesuai untuk angkutan umum roda dua berbasis online. Ojek online yang tetap beroperasi akan kita dekati, mudah-mudahan ada kesadaran bagi semua,” lanjutnya. www.jeknyong.com